RDPU dengan BPJS Kesehatan

Selamat pagi sahabat, hari ini saya mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDPU)
Dengan salah satu mitra kerja dari Pemerintah yaitu BPJS Kesehatan. Pada kesepatan ini saya menyampaikan bahwa rumah sakit di daerah-daerah kekurangan vasilitas2 kesehatan baik di rumah sakit ataupun Puskesmas, tetapi juga tenaga medis dokter dan lain-lain. Kemudian ditemukan adanya RS swasta di daerah yang mau bekerja sama dengan BPJS Kesehatan tetapi ditolak dengan alasan bahwa sudah mencapai kuota padahal masih banyk masyarakat yang susah untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dari pemerintah. Kemudian saya juga mengkritisi program monopoli jaminan/asuransi kesehatan diindonesia, karena sesuatu yang bersifat monopoli cenderung untuk menciptakan sistem yang otoriter dan cenderung untuk membuat keputusan sewenang-wenang karena menjadi satu-satunya instansi yang menangani program jaminan kesehatan di Indonesia. Sehingga perlu juga diberikan kesempatan ke swasta atau pemerintah daerah yang juga menerapkan program asuransi agar masyarakat juga bebas memilih jaminan kesehatan bagi mereka. Oleh sebab itu monopoli jaminan kesehatan di indonesia perlu untuk dievaluasi

Selamat merayakan HARDIKNAS Tahun 2015

Atas nama Pribadi dan keluarga, saya mengucapkan selamat merayakan Hari Pendidikan Nasional 2 Mei 2015
mutu pendidikan yang baik dan berkualitas adalah tolok ukur bagi keberhasilan pembangunan nasional dan kualitas hidup bangsa sehat adalah jaminan kelangsungan pembangunan Nasional,

KUNKER KOMISI IX DPR RI KE SUMATERA BARAT

Selamat Siang Sahabat, saya bersama Komisi IX DPR RI melakukan Kunjungan Kerja (KUNKER)ke Sumatera Barat, pada kesempatan ini kami mengunjungi berbagai persiapan pemerintah dalam melaksanakan program BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan termasuk semua sarana dan prasarana pendukungnya, di Rumah Sakit Padang Panjang Bukittinggi. Ada beberapa pernyataan saya kepada para awak media yang bertanya berikut pernyataan saya. Komisi IX DPR RI meminta BPJS untuk tidak mempersulit masyarakat dalam mendapatkan pelayanan kesehatan. Apalagi sampai dipimpong petugas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, puskesmas, dan rumah sakit.

Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Gerindra, Suir Syam, saat kunjungan kerja ke RSUD Padang Panjang, Bukittinggi, Sumatera Barat, mengatakan:
“Puskesmas sebagai garda terdepan dalam memberikan pelayanan dasar pada masyarakat perlu berbenah diri. Sehingga ketidakmampuan puskesmas memberikan pelayanan pada masyarakat tak membuat masyarakat dirugikan,”

Saat ini, lanjut nya, puskesmas harus mampu menangani 155 diagnosa penyakit. Sementara kondisi puskesmas masih jauh dari harapan. Baik sumber daya manusia maupun peralatannya.

"Sehingga, ketika puskesmas tak mampu menangani, langsung pasien dipindahkan ke rumah sakit. Sementara, saat di rumah sakit, BPJS tak mau menalanginya dengan alasan penyakitnya masih dapat ditangani puskesmas,” ujarnya.

Dengan kondisi tersebut, tentu saja, masyarakat yang dirugikan. Harus bolak- balik dari puskesmas ke rumah sakit dan kembali lagi ke puskesmas.

“Kebijakan itu harus dihapus. Pembenahan terhadap sarana puskesmas harus dilakukan, termasuk sumber daya manusia (SDM) tenaga kesehatan yang bertugas di tempat itu. Kebijakan tersebut, tentu hanya akan menyengsarakan masyarakat,” ujar mantan Wali Kota Padangpanjang ini

Reses Anggota DPR RI Ke- III

selamat siang sahabat pada saat ini sesuai dengan jadwal dari Kesekjenan DPR RI, kami akan melaksanakan Reses didaerah Pemilihan (DAPIL)untuk menyerap aspirasi dari masyarakat terkait dengan program dan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Ada sebagaian orang yang berpikir bahwa masa Reses bagi anggota DPR RI adalah masa libur, tetapi sebenarnya adalah tidak. Reses adalah memindahkan tempat atau lokasi kerja dari Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI)di Senayan Jakarta ke Dapil Anggota DPR RI untuk menyerap Aspirasi dari masyarakat terkait dengan program Pelayanan Pemerintah untuk diperjuangkan melalui jalur politik kebijakan di DPR RI. oleh karena itu saya mengajak/ mempersilhkan seluruh sahabat untuk menyampaikan aspirasi terkait dengan kondisi yang terjadi di daerah masing-masing terutama, kepada seluruh masyarakat yang berada di Sumatera Barat. terima kasih semoga Allah senantiasa mengabulkan semua doa dan pergumulan kita, amin...Wassalam,
Bapak/ Ibu dan sahabat sekalian dapat menyampaikan saran, pertanyaan, aspirasinya ke alamat E_mail: suirsyama330@gmail.com

Lagi TKI di pancung di Luar Negeri, dimanakah kehadiran negara ?

Sikap Pemerintah yang Protes Keras Eksekusi Mati Siti Zaenab Dinilai Tepat
Indah Mutiara Kami - detikNews

Sikap Pemerintah yang Protes Keras Eksekusi Mati Siti Zaenab Dinilai Tepat
Siti Zaenab Dieksekusi Mati
Jakarta - Sikap Pemerintah Indonesia yang mengajukan protes keras ke pemerintah Arab Saudi atas eksekusi mati terhadap Siti Zaenab dinilai tepat. Protes ini diajukan karena tidak ada pemberitahuan waktu pelaksanaan eksekusi sebelumnya.

"Saat ini Kemlu telah melayangkan protes keras dan memanggil Duta Besar Arab Saudi untuk memberi penjelasan terkait tidak adanya pemberitahuan terlebih dahulu terkait pelaksanaan hukuman mati. Kemlu telah melakukan tindakan yang tepat," kata Guru Besar Hukum Internasional UI Hikmahanto Juwana dalam rilis yang diterima detikcom, Rabu (15/4/2015).

Hikmahanto menuturkan bahwa sebenarnya secara internasional, ada kewajiban untuk memberitahukan waktu eksekusi terlebih dahulu. Pemerintah Indonesia sebenarnya sudah tidak dapat melakukan aksi lagi untuk membatalkan hukuman mati ini.

"Terkait dengan pelaksanaan hukuman mati, pemerintah Indonesia sudah tidak dapat berbuat banyak karena merupakaan kedaulatan Arab Saudi," ujarnya.

Pelaksanaan hukuman mati atas Siti Zaenab ini dinilai bisa menjadi pelajaran berharga bagi Kejaksaan Agung yang saat ini dalam proses melakukan pelaksanaan hukuman mati. Kejaksaan Agung harus tegas seperti Arab Saudi dalam pelaksanaan hukuman mati. Namun, Kejaksaan Agung harus menghindari kesalahaan kekonsuleran yang dilakukan oleh Arab Saudi.

"Dilaksanakannya hukuman mati atas Siti Zaenab harus diwaspadai oleh Kejaksaan Agung karena akan memunculkan pertanyaan publik mengapa mereka yang akan dieksekusi di Indonesia tidak kunjung dieksekusi. Kemarahan publik atas pelaksanaan hukuman mati akan ditujukan kepada pemerintahan Jokowi, khususnya Jaksa Agung," ungkap Hikmahanto.

Siti Zaenab merupakan seorang buruh migran Indonesia (BMI) di Arab Saudi yang dipidana atas kasus pembunuhan terhadap istri pengguna jasanya bernama Nourah binti Abdullah Duhem Al Maruba pada tahun 1999. Siti Zainab kemudian ditahan di Penjara Umum Madinah sejak 5 Oktober 1999.

Setelah melalui rangkaian proses hukum, pada 8 Januari 2001, Pengadilan Madinah menjatuhkan vonis hukuman mati qishash kepada Siti Zaenab. Dengan jatuhnya keputusan qishas tersebut maka pemaafan hanya bisa diberikan oleh ahli waris korban. Namun pelaksanaan hukuman mati tersebut ditunda untuk menunggu Walid bin Abdullah bin Muhsin Al Ahmadi, putra bungsu korban, mencapai usia akil baligh.

Kemudian pada tahun 2013, setelah dinyatakan akil baligh, Walid bin Abdullah bin Muhsin Al Ahmadi telah menyampaikan kepada pengadilan perihal penolakannya untuk memberikan pemaafan kepada Siti Zaenab dan tetap menuntut pelaksanaan hukuman mati. Hal ini kemudian dicatat dalam keputusan pengadilan pada tahun 2013.

Assalamu walaikum

Selamat pagi sahabat, agenda saya hari ini adalah melakukan Rapat Dengar Pendapat dengan salah satu mitra kerja dari Komisi IX yaitu BKKBN agenda pembicaraan adalah terkait pengalihan Petugas Penyuluh Lapangan yang selama ini dikelolah oleh Pemerintah Daerah akan dialihkan ke Pemarintah Pusat, bila ada masalah dan masukan dari sahabat sekalian terkait pelaksaan Penyuluhan oleh petugas BKKBN dilapangan, silahkan disampaikan melalui E_mail :Suirsyama330@gmail.com, terima kasih

Indonesian Health Economics Association (InaHea) Congress " Pengendalian Rokok Melalui Iklan Luar Ruangan"

selamat siang sahabat
apa kabar hari ini, semoga semua pekerjaan dan aktifitas yang kita karjakan dihari ini dapat terlaksana dengan baik,amin
pada kesempatan ini saya mau memberikan informasi kepada sahabat sekalian tentang aktifitas saya sebagai Wakil Rakyat di DPR RI Fraksi GERINDRA. Saya diundang oleh Pusat kajian ekonomi dan kebijakan Kesehatan Fakultas Kesehtan Masyarakat Universitas Indonesia. Dalam Kongres Indonesian Health Economics Associataion (InaHea) yang berlangsung diJakarta pada tanggal 10 April 2015, bertempat di Hotel Intercontinental MidPlaza 2, kegiatan ini juga dihadiri oleh beberapa delegasi dari luar negri, diantaranya adalah Australia. Pada kesempatan ini saya diberikan kesempatan untuk menyampaikan diskusi dengan tema " Pengendalian Rokok Melalui Iklan Luar Ruangan". sayapun menceritakan pengalaman saya ketika berhasil menjalankan Perda Larangan Merokok diwilayah Pemerintahan Kota Padang Panjang. kesuksesan ini kemudian membuat banyak Kepala Daerah lain diIndonesia yang kemudian mencoba meniru untuk menerapkan Perda ini didaerah mereka masing-masing. namun ternyata tidak mudah karena ada yang sudah hampir 4-5 tahun memperjuangkan perda ini untuk lolos di DPRD namun gagal karena berbagai alasan ( salah satunya adalah mayoritas anggota DPRD adlah perokok aktif , )namun bagi saya susah bukan berarti tidak bisa, dengan komunikasi dan sosialisasi, keyakinan dan kemauan yang tinggi serta niat yang tulus untuk membangun rakyat sehingga akhirnya Perda ini dapat lolos di DPRD. Sebagai Pemimpin pada waktu itu tentu harus sebagai contoh karena kalau pemimpin tidak bisa memberikan contoh yang baik tentu akan susah sehingga akhirnya peraturan ini dapat dilaksanakan mulai dari kantor-kantor pemerintahan, sekolah-sekolah dan fasilitas-fasilitas umum lainya yang kemudian peraturan ini dapat diterapkan sampai ke lingkungan masyarakat tingkat bawah (RT/RW). Atas prestasi tersebut maka saya mendapatkan Penghargaan dari Presiden Republik Indonesia melalui menteri Kesehatan RI sebagai kepala Daerah yang berhasil meningkatkan tingkat kesehatan masyarakat melalui PERDA ini,terima kasih. kalau ada pertanyaan dari sahabat sekalian silahkan dikirimkan melalui alamat e_mail: suirsyama330@gmail.com/ atau sms melalui HP : 081344849555

dr. H. Suir Syam, M.Kes, Anggota DPR RI yang sarat Pengalaman dan Berprestasi dalam Pemerintahan dan dunia Kesehatan

CURIKULUM VITAE

                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                     

 ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

REPUBLIK INDONESIA

1.       Nama Lengkap                 : dr. H Suir Syam, M. kes

2.       Partai                                : Gerindra

3.       Fraksi                               : Gerindra

4.       Dapil                                : Sumatera Barat 1

5.       Jenis Kelamain                  : Laki - laki

6.       Tempat Lahir                     : Padang Panjang

7.       Tanggal lahir                      : 3 Desember 1949

8.       Agama                              : Islam

9.       NPWP                              : 05.166.612.1-202.000

10.   Status Perkawinan            : Kawin

11.   Tanggal Pernikahan          : 14 Agustus 1974.

12.   Data Suami/ Istri              :

Nama Istri/ Suami	Tempat Lahir	Tanggal Lahir
Ellyawarni	Padang Panjang	4 Juni 1956

13.   Jumlah Anak                   : 7 Orang

 14.   Data Anak                     :

Nama Anak	Tempat lahir	Tanggal lahir	Ket*
Alvisena, ST.MT	Padang Panjang	25 Agusutus 1975	AK
Ahmad Fadli, S.Psi	Padang Panjang	27 September 1977	AK
Rahmi, s.TP	Padang Panjang	3 Desember 1979	AK
Novita Witri, SH.M.kn	Bukit Tinggi	5 November 1982	AK
Dr. Estelita	Bukit Tinggi	2 Maret 1985	AK
Ahmad Hadi, S.IP	Dhamas Raya	24 November 1988	AK
Miftahul Jannah	Bukit Tinggi	30 Juli 1990	AK

     *AK: Anak Kandung;  AT: Anak Tiri;  AA: Anak Angkat.

15.   Pendidikan Terakhir       : Magister Kesehatan

16.   Riwayat Pendidikan        :

Jenjang	Sekolah/ Universitas	Program Studi	Tahun Masuk	Tahun Lulus
SD	Sekolah Rakyat No. 7		1957/58	1962
SMP/ Sederajat	SMP No. 2		1962/63	1965/1966
SMA/ Sederajat	SMA N. 1 Bukit Tinggi		1967	1969
S 1	Universitas Andalas	Kedokteran	1970	1979
S 2	Universitas Gajah Mada	Kesehatan Masyarakat	1998	2001

17.   Pekerjaan Terakhir ( Sebelum menjabat        : Walikota Padang Panjang

Anggota DPR RI )

18.   Alamat Jakarta                                             : Rumah Jabatan Anggota DPR RI. Blok C 1. No 190

                                                                                          Kalibata Jakarta Selatan.

HP                                                               : 081275969758

E_mail                                                                           : suir.syam312@gmail.com

19.   Alamat Daerah                                             : Jl. H. Agus Salim No. 1 Pasar Baru-

                                                                    Padang Panjang. Sumatera Barat.

1.       Pengalaman Kerja                                                    :

Nama Perusahaan/ Instansi	Jabatan	Tahun Masuk	Tahun Keluar
Puskesmas Sitiung	Kepala	1980	1987
Puskesmas Sei Dareh	Kepala	1987	1990
Puskesmas Koto Baru	Kepala	1990	1991
RSUD Sei Dareh	Direktur	1991	1996
RSUD Adnan WD	Direktur	1996	2000
RSUD Ahmad Mohtar	Direktur	2000	2003
Walikota Padang Panjang	Walikota	2003	2008
Walikota Padang Panjang	Walikota	2008	2013

2.       Pengalaman Organisasi                                          :

Nama Organisasi	Jabatan	Tahun Masuk	Tahun Keluar
Himpunan Mahasiswa Islam	Anggota	1970	1979
KUD Sei Dareh	Ketua	1987	1990
Pondok Psantren B. Ulum	Wakil Ketua	1981	2010
Pondok Psantren Thawalib	Ketua	2002	Sekarang
IDI Cab. Siak	Ketua	1993	1997
IDI Cab. Padang Panjang	Ketua	1997	2001
Asosiasi Rumah Sakit Daerah Sumbar	Ketua	2001	2003
Aliansi Bupati dan Walikota Sumbar	Wakil Ketua	2011	2014

3.       Daftar Penghargaan                                                :

Nama Penghargaan	Institusi Pemberi	Tahun	Ket
Satya Lencana Pembangunan	Presiden RI	2007
Manggala Karya Kencana	Kepala BKKBN	2006
Pengembangan Ketahan pangan	Gubernur Sumbar	2008
Lencana Melati	Ketua Komisi Nasional	2009
Kesatria Bakti Husada kartika	Mentri Kesehatan RI	2010
UPAKARTI jasa kepedulian terhadap UMKM	Mentri Perindustrian RI	2011